Pangkalan Kerinci, 5 September 2017. Bertempat di Ruang Rapat Kemandirian Kantor Bappeda Kabupaten Pelalawan, Kepala Bappeda Pelalawan, Ir. Syahrul Syarif membuka  kegiatan Lokakarya dan sosialisasi Penataan Ruang Tahap-2 Proyek Participatory Mapping and Planning (PmaP#7) tahun 2017 di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Turut hadir dalam acara ini adalah Perwakilan OPD di ruang lingkup Kabupaten Pelalawan, Badan Pertanahan, Organisasi masyarakat dan adat, PKK, LSM, Pihak Kecamatan dan Desa, Perwakilan Tenaga Pendamping Desa, Akademisi (ST2P) dan seluruh stake holder serta tamu undangan lainnya, hadir juga pada kesempatan tersebut pihak Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) sebagai Lembaga Wali Amanat dari Millineum Challenge Corporation (MCC). MMC merupakan sponsor atau donatur proyek yang berasal dari Amerika Serikat dan pihak Land Equity International (LEI) selaku konsultan pelaksana.

Ir. M. Syahrul Syarif menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas RI, MCC dan MCA-I selaku donatur, LEI sebagai konsultan dan seluruh pihak terkait sehingga Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan PMaP7. Beliau menambahkan kegiatan PMaP7 ini sangat strategis dalam upaya kabupaten Pelalawan menuju satu data satu peta.  Untuk itu ia minta kepada seluruh OPD dan stakeholder untuk mendukung kegiatan ini sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini tercapai dengan baik.

Disampaikan oleh tim LEI bahwa Lokakarya dan sosialisasi tahap 2 ini merupakan lanjutan dari acara Lokakarya dan sosialisasi tahap Tahap 1 sudah dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 13 dan 14 Juli 2017. Lokakarya dan sosialisasi tahap 2 kali ini bertemakan “Data Spacial untuk Efektifitas Perencanaan” yang dirancang untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan program-programnya.  Pihak Konsultan menambahkan sejalan dengan itu kegiatan Pmap#7 ini juga akan menyelenggarakan sosialisasi penataan ruang yang menitik beratkan padan pengenalan tata ruang dan peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, dan ini sejalan dengan mandat Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

Kegiatan ini juga bermaksud untuk membangun pemahaman masyarakatyang diwakili oleh BPMPD, Pihak Desa, kelompok masyarakat akan pemanfaatan ruang serta pemahaman peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang di daerah. Diharapkan dengan pertemuan ini masyarakat dapat mengetahui proses proses perizinan yang harus disiapkan agar sikron dengan RTRW Kabupaten Pelalawan.