Bappeda Pelalawan Buka Rapat Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

PANGKALAN KERINCI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pelalawan melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) membuka sekaligus mengikuti Rapat Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Pelalawan, Selasa (3/11/2026), di Ruang Rapat Kemandirian Bappeda Kabupaten Pelalawan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pelalawan selaku Sekretariat PJPK tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang PPM Bappeda Kabupaten Pelalawan, Wildansyah, S.Sos., M.Si., dengan menghadirkan narasumber dari Tim PJPK Kabupaten Pelalawan, Budi Setiawan, SKM., MKM.

Pembahasan difokuskan pada pematangan 30 indikator PJPK, meliputi identifikasi organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai penyedia data, konfirmasi target dan proyeksi masing-masing indikator untuk lima tahun ke depan, serta penyusunan rencana aksi (action plan) sebagai langkah operasional pencapaian target.

Dalam pembahasan tersebut, teridentifikasi sejumlah indikator yang membutuhkan dukungan data lintas sektor, khususnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci. Ketersediaan dan validitas data menjadi salah satu aspek penting agar setiap indikator memiliki dasar pengukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dua indikator yang menjadi perhatian khusus adalah persentase penduduk bersertifikat keahlian dan persentase pekerja sektor informal. Kedua indikator tersebut saat ini belum didukung ketersediaan data yang memadai. Untuk itu, DP3AP2KB selaku Sekretariat PJPK akan menyampaikan surat resmi kepada BPS guna memperoleh dukungan penghitungan target dan proyeksi untuk lima tahun mendatang.

Sementara itu, penyusunan target dan pemenuhan data indikator persentase kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikoordinasikan dengan KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui permintaan dukungan teknis.

Keterlibatan Bappeda dalam pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan kependudukan dengan perencanaan pembangunan daerah. Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal, penyusunan dokumen PJPK diharapkan tidak hanya memenuhi kelengkapan indikator, tetapi juga didukung target yang terukur, proyeksi yang realistis, serta rencana aksi yang dapat dilaksanakan.

Dokumen PJPK Kabupaten Pelalawan nantinya diharapkan menjadi salah satu acuan dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan dan program yang disusun dapat lebih tepat sasaran serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Humas Bappeda Pelalawan/Jevi)