Pangkalan Kerinci, Bupati Pelalawan HM. Harris membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi mitra CSR/PKl Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 bertempat di ruang rapat Pembaharuan Kantor Bappeda Pelalawan. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Pelalawan H. Zardewan, Anggota DPRD Kab. Pelalawan Mukhlis Ali, Asisten II, III dan IV Sekda Pelalawan, para staf ahli Bupati Pelalawan, Kepala Bappeda Pelalawan Ir. M. Syahrul Syarif, Kepala SKPD di lingkup Pemkab Pelalawan, para Camat se Kabupaten Pelalawan, Utusan perwakilan dari Perusahaan swasta yang berada di Kabupaten Pelalawan, para dosen ST2P.

Bupati Pelalawan HM. Harris dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah bersedia memenuhi undangan dalam acara rapat koordinasi dan sinkronisasi program Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. Acara ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi antar program pembangunan yang dijalankan perusahaan melalui Program CSR nya, Koordinasi pada hari ini merupakan momen tepat, sebab saat ini Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam proses Penetapan RAPBD Tahun 2017. Sehingga kesepakatan yang kiranya terjadi hari ini nanti dapat memperkuat dan memperluas capaai sasaran pembangunan di Kabupaten Pelalawan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 yang akan datang.

Sebagaimana telah sering kami sampaikan pada berbagai kesempatan, terdapat 7 Program Strategis Kabupaten Pelalawan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Pembangunan 2016-2021. Ketujuh program tersebut adalah :

1. Pelalawan Sehat, yaitu upaya lebih mengintensifkan program pembangunan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
2. Pelalawan Cerdas,  yakni upaya mengintensifkan pembangunan pendidikan dengan program pendidikan gratis 12 tahun.
3. Pelalawan Terang, upaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten Pelalawan.
4. Pelalawan Lancar, yakni upaya memperkuat dan memperluas pembangunan infrastruktur perhubungan.
5. Pelalawan Makmur, yaitu peningkatan peran daerah memperkuat ketahan pangan nasional.
6. Pelalawan Eksotis, yaitu pembangunan kepariwisataan yang lebih luas dengan objek wisata bono sebagai ikon utama.
7. Pelalawan Inovatif, yaitu pembangunan kawasan investasi berupa kawasan industry terpadu (teknopolitan) dengan penyediaan lahan, mempersiapkan saran dan prasarana utama, kemudahan perizinan dan insentif perpajakan.

Dari Kemampuan anggaran yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berusaha melakukan dan memfokuskan pembangunan pada ke tujuh program strategis dimaksud, secara efektif dan efisien. Anggaran yang tersedia tersebut lebih kurang 1,5- 2,0 Triliun setiap tahun. Namun karena permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan kondisi infrastruktur dasar yang ada relative sangat terbatas, kebutuhan msyarakat dari tahun ke tahun terus bertambah, maka dana pembangunan yang ada tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tuntas. Pertambahan penduduk terutama dari pendatang yang tidak kurang dari 5 % per tahun mendorong semakin besarnya beban sosial yang harus dihadapi dan dilayani oleh Pemerintah Daerah semakin besar dan tidak sejalan dengan perolehan anggaran pembangunan yang ada.

Pada bidang pendidikan, tidak kurang dari 20% penerimaan APBD kita alokasikan untuk membiayai belanja kebutuhan operasional sekolah, pembangunan infrastruktur sekolah, peningakatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, dan lain-lain biaya kebutuhan siswa miskin. Namun demikian sangat terasa bahwa anggaran yang di alokasikan tersebut tidak dapat mengejar kebutuhan biaya pendidikan yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Penambahan ruang kelas baru pada seluruh tingkatan satuan pendidikan yang dilakukan setiap tahun selalu kalah cepat dengan bertambahnya rombongan belajar akibat pertumbuhan peserta didik didaerah ini. Belum lagi kerusakan ruang kelas yang lebih cepat dari kemampuan Pemerintah Daerah membiayai pemeliharaan dan rehabilitasi. Oleh sebab itu dari sisi sarana dan prasarana ini saja akan tampak bahwa sebagian sekolah di Kabupaten Pelalawan masih kekurangan dan belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

Demikian pula pada bidang kesehatan, Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan baik dengan memperluas jangkauan pelayanan, maupun peningkatan kualitas pelayanan. Sarana dan prasarana terus ditambah,  biaya operasional terus ditingkatkan, tenaga medis dan paramedis juga selalu dimaksimalkan. Namun karena kemampuan pembiayaan yang dimiliki relatif terbatas, maka pelayanan diberikan selalu dinilai tidak maksimal

Anggaran yang selalu harus disediakan besar adalah belanja pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dermaga, listrik dan sarana air minum. Sebagian besar jalan didaerah ini adalah jalan Kabupaten dengan kondisi yang sangat terbatas. Kita belum bisa berharap banyak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, karena mereka hanya bisa menangani jalan yang menjadi kewenangannya saja. Sementara itu kita sangat membutuhkan jalan penghubung antar kecamatan dan antar desa yang harus kita bangun sendiri. Pada bidang kelistrikan kita harus melakukan upaya proaktif membantu PT. PLN sebagai penanggung jawab penyediaan listrik di Negeri ini. Agar masyarakat di daerah ini dapat menikmati listrik sebagaimana masyarakat daerah lain, kita harus alokasikan dana yang memadai untuk membangun jaringan dan memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik.

Dengan kondisi ketersediaan infrastruktur yang sangat minim, maka didalam APBD Pelalawan selalu dialokasikan biaya pembangunan sarana dan prasarana dasar. Namun ternyata anggaran yang disediakan ini belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara ideal.

Dari beberapa gambaran diatas, tampak bahwa kemampuan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk memberikan pelayanan dengan baik dan maksimal kepada masyarakat masih sangat terbatas, dan pada beberapa kondisi selalu tertinggal dari kebutuhan yang terus berkembang. 

Oleh sebab itu maka menjadi sangat penting memobilisasi dukungan dari berbagai stake holder terutama dari perusahaan yang beroperasional didaerah ini. Bagi perusahaan, disamping memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan, memberikan dukungan bagi pembangunan untuk masyarakat sekitarnya dan menambah infrastruktur yang dibutuhkan perusahaan tentu berdampak baik bagi kelangsungan usaha dan keuntungan ekonomi jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak bermaksud mengalihkan keseluruhan beban sosial sebagai dampak keberadaan perusahaan didaerah ini kepada para pengusahanya, tetapi dengan dukungan dan kebersamaan dalam memberikan pelayanan dan menyediakan kebutuhan pendidikan, kesehatan, rumah, air minum, listrik, kebutuhan jalan, dan lain-lain, berarti kita menjunjung harkat dan martabat masyarakat untuk dapat hidup layak di Negeri ini. Dukungan dari perusahaan yang sangat berarti  dalam membuka aksesibilitas  daerah, mewujudkan kemajuan daerah, mengurangi kesenjangan antar golongan ekonomi, yang pada akhirnya menciptakan situasi daerah yang kondusif, suatu kondisi yang sangat dibutuhkan perusahaan.

Selama ini diakui bahwa Pihak perusahaan telah banyak mengucurkan bantuan ke masyarakat melalui program CSR/ PKBL. Namun karena bantuan dan program CSR/ PKBL yang dilakukan beberapa perusahaan selama ini tidak dikoordinasi selama ini dengan baik, menyebabkan terjadi beberapa hal:

1. Tidak berdampak permanen, tidak sejalan dengan program dasar Pemerintah Daerah, dan akhirnya tidak dapat memperkuat dan memperluas capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan.
2. Terjadinya tumpang tindih kegiatan antara perusahaan dan Pemerintah Daerah, yang akhirnya tidak termanfaatkan dan mubazir.
3. Tidak terstandar sehingga berdampak pada kesulitan pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang.
4. Tidak adanya pengelolaan administrasi hibah secara baik, sehingga kesulitan dalam penataa usahaan yang diterima Pemerintah Daerah.

Sehungan dengan itu maka kedepan kita akan koordinasi dan kelola program CSR secara terpadu dan permanen, melalui  Tim CSR/ PKBL Kabupaten Pelalawan. Harapannya setiap program CSR/PKBL yang dilakukan di daerah ini dapat terkoordinir mendukung program Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan dilaporkan secara berkala, dan ditata usahakan dengan baik serta tercatat didalam pembukuan asset apabila program tersebut menyangkut penambahan infrastruktur Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyediakan rujukan daftar program prioritas yang urgent untuk ditangani serta pertimbangan, pendampingan dan standar teknis.

Selama ini Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan sudah sering melakukan pertemuan dan koordinasi terkait dengan pembangunan. Namun sering kali pertemuan dan rapat koordinasi tersebut tidak memberikan keputusan dan kesepakatan yang konkrit dan ditindaklanjuti dengan aksi dilapangan. Pada hari ini tim kemitraan CSR telah mempersiapkan daftar infrastruktur prioritas yang akan dibahas dan memerlukan dukungan dari perusahaan. Oleh sebab itu saya berharap pada kesempatan pertemuan ini dapat diperoleh kesepakatan dan komitmen dari masing-masing perusahaan untuk mengambil tanggung jawab membangun infrastruktur dimaksud.

Kiranya pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Pelalawan.