Pangkalan Kerinci, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhlis membuka rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 bertempat di ruang rapat Pembaharuan Kantor Bappeda Pelalawan. Hadir pada kesempatan tersebut Perwakilan dari TNP2K Ketua Pokja Kebijakan Advokasi TKPK Daerah Muhammad Arif Tasrif, Anggota DPRD Kab. Pelalawan Abdullah, Perwakilan dari Bappeda Provinsi Riau, Kepala Bappeda Ir.M. Syahrul Syarif, Asisten III Bupati Pelalawan Emir Effendi, perwakilan BPS Kabupaten Pelalawan Aulia Hasif, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab. Pelalawan, Camat Pelalawan, Camat Kerumutan, Camat Teluk Meranti, Camat Pengkalan Lesung, para Kabid. dan Kasubbid di lingkungan Bappeda Pelalawan, perwakilan Perusahaan Swasta yang berada di Kabupaten Pelalawan.

Sekda Pelalawan Tengku Mukhlis dalam sambutannya mengatakan berdasarkan laporan Data BPS Kabupaten Pelalawan, bahwa jumlah penduduk Pelalawan setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dilaporkan pada Tahun 2012 Jumlah Penduduk Pelalawan berjumlah 356.945  jiwa, kemudian pada Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 367.724 jiwa. Hal ini dimaknai bahwa indikasi jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan akan terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dan bukan tidak mungkin jumlah penduduk miskin kita juga semakin meningkat.

Pada dasarnya, prinsip utama penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak Pemerintah, tetapi juga non Pemerintah, seperti  organisasi masyarakat serta dunia usaha. Dengan demikian efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program didalamnya.

Agar syarat koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan terpenuhi di tingkat Daerah, Pemerintah melalui Perpres No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Provinsi, Kabupaten/Kota. Dan Lembaga ini berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K, yang dibentuk di Tingkat Nasional dengan Perpres yang sama.

Uraian tugas serta pengendalian pelaksanaan Program yang menyangkut koordinasi antar lini sektor, lebih diatur dan dijabarkan ke dalam Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau lebih dikenal dengan singkatan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.

TKPK Daerah bertugas menganalisis kondisi kemiskinan Daerah, merancang anggaran belanja yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan serta menyusun instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Daerah. Kemudian hasil dari pelaksanaan tugas tersebut masing-masing dilaporkan kepada TKPK Provinsi dan TNP2K, untuk dimonitoring perkembangannya setiap tahun.

Tengku Mukhlis meminta agar tim-tim yang telah dibentuk, dapat lebih proaktif baik dalam memberikan bahan perencanaan, pemantauan, maupun membantu dalam pemecahan masalah yang timbul di lapangan. Tak kalah pentingnya, agar penanggulangan kemiskinan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu ada data yang akurat/sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga, paket-paket program penanggulangan kemiskinan yang dikelola di suatu dinas/instansi semuanya bisa bermanfaat. Oleh karena itu, perlu adanya kesamaan kriteria kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, sehingga jika memungkinkan, di Kabupaten Pelalawan ada satu data kemiskinan yang dapat digunakan oleh satuan kerja (satker) terkait.

Rakor yang kita laksanakan hari ini adalah momen yang sangat strategis bagi kita untuk memantapkan langkah, agar program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pelalawan dapat terprogram secara sinergis terutama dalam penentuan kebijakan lokasi dan sasaran, saya berharap nantinya dapat memperhatikan kondisi riil di masyarakat dan sesuai dengan nama program ini, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.