Situs Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan
Layanan Pengaduan

Rapat Focus Group Discusion (FGD) ke II Renwal RPJP Tahun 2025-2045 Pokja Pemerintahan, Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia.
21 Desember 2023 Tengku Jevi dan Anita Nasmarani
Kamis, 21 Desember 2023

Pada hari ini, Kamis 21 Desember 2023

Bertempat di Ruangan Rapat Sosial dan Pemerintahan dilaksanakan Rapat Focus Group Discusion (FGD) ke II Renwal RPJP Tahun 2025-2045 Pokja Pemerintahan, Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia. Acara FGD di buka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zulkifli, S.Ag, M.Si didampingin Kabid, Fungsional dan Staf Bappeda dan dihadiri oleh 7 OPD terkait :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas P3AP2KB
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 
Dari paparan yang disampaikan oleh Tenaga Ahli secara umum bahwasanya :
1. Kabupaten Pelalawan adalah daerah dengan PDRB perkapita tertinggi ke tiga di Provinsi Riau.
2. Indeks Pendidikan berada di bawah rata-rata Provinsi Riau.
3. Indeks Kesehatan Kabupaten Pelalawan lebih rendah rata-rata Provinsi Riau.
4. Indeks Ekonomi berada di atas Provinsi Riau
 
Dan Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJP Kab.Pelalawan 2025-2045.
1. Penyusunan RPJMD dan RPJPD periode berikutnya perlu memberikan prioritas bagi penanganan pengangguran dan ketimpangan pendapatan
2. Penyusunan RPJMD dan RPJPD perlu dilengkapi dengan indikator sasaran pokok dilengkapi dengan target per periode dengan memperhatikan konsep SMART (Specific, Masurable, Attainable, Relevant dan Time-Bound) yang mampu memberikan tolak capaian pembangunan secara umum.
3. Produksi Pangan Kabupaten Pelalawan belum bisa memenuhi kebutuhan pangan daerah, sehingga perlu dikoordinasikan secara lebih baik dengan daerah lain sebagai pensupai dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
4. Penguatan kelembagaan dalam manajemen pengetahuan untuk suatu klaster industri perlu terus dijaga melalui peningkatan kolaborasi atar pelaku klaster.
5. Penataan terhadap sistem pemerintahan aparatur yang profesional serta ketaatan pada norma dan etika guna menciptakan tata pemerintahan yang baik masih sangat penting. 
 
Dari diskusi yg dilakukan didapat isue dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia antara lain :
- Kualitas dan pemerataan kesehatan.
- Pendidikan yang berkualitas dan pemerataan.
- Kebudayaan yang maju
- Indeks kerukunan umat beragama
- Registrasi penduduk
- Perlindungan sosial yg adaptif
- Kesetaraan Gender
- Tata kelola pemerintahan yg berintegritas dan adaptif
- Transformasi digital


Komentar


...

aplikasi

wwwwww